Lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat beserta tugas-tugasnya

Selamat datang teman2 di ponggok23.blogspot.com!!seperti biasa saya akan memberi tahu atau memberi informasi tugas dan apalah dsb.langsung saja kita ke topic ,saya akan memberi tahu LEMBAGA_LEMBAGA PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT>…………inilah….

Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana

Kedaulatan Rakyat

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa “Kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar”. Berdasarkan pasal tersebut sangatlah jelas bahwa yang

mempunyai kedaulatan dalam negara Indonesia adalah rakyat. Keterlibatan

rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 diwujudkan dalam

hal:

a. Mengisi keanggotaan MPR, dimana keanggotaan MPR terdiri dari

anggota DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), melalui

pemilihan umum.

b. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum.

c. Mengisi keanggotaan DPD.

d. Memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah

rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugastugas

kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Sedangkan

lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah MPR. Presiden,

DPR, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi, DPD, Pemerintah Daerah,

DPRD, KPU, dan Komisi Yudisial.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR menurut amandemen UUD 1945 bukan lagi lembaga tertinggi

negara, tetapi sama kedudukannya sebagai lembaga negara. Sebagai

lembaga negara MPR mempunyai tugas dan wewenang seperti yang

disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 3, adalah:

1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2) MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Tugas dan wewenang MPR tersebut kemudian dijabarkan dalam UU

No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD,

dan DPRD. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tugas dan

wewenang MPR adalah:

1) mengubah dan menetapkan UUD.

2) melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan

umum dalam sidang paripurna MPR.

3) memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa

jabatannya setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan

untuk menyainpaikan penjelasan di sidang paripurna MPR.

4) melantik wakil presiden sebagai presiden apabila presiden mangkat,

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya

dalam masa jabatannya.

5) memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila

terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya

selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

6) memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara

bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden

dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih

suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya,

sampai habis masa jabatannya selambatlambatnya dalam waktu tiga

puluh hari.

7) menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut UU No.22

Tabun 2003 Pasal 12, anggota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai

berikut:

1) mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD;

2) menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;

3) memilih dan dipilih;

4) membela diri;

5) imunitas (kekebalan);

6) protokoler

7) keuangan dan administratif.

Sedangkan kewajiban anggota MPR sesuai dengan Pasal 13 UU

No. 22 Tahun 2003, adalah:

1) mengamalkan Pancasila;:

2) melaksanakan UUD Negara RI Tabun 1945 dan peraturan

perundang-undangan:

3) menjaga keutuhan negara kesatuan RI dan kerukunan nasional;

4) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan golongan;

5) melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

b. Presiden

Menurut UUD 1945 hasil amandemen Pasal 6 ayat 1, syarat-syarat

umum untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah sebagai

berikut.

1) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

2) tidak pernah mengkhianati negara;

3) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 6A pasal 1 UUD 1945 menyebutkan “presiden

dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh

rakyat,” maka hal ini memberikan landasan yang kuat untuk dilaksanakan

pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pasangan presiden dan wakil presiden

yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum harus diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum

pelaksanaan pemilihan umum (Pasal 6A ayat 2 UUD 1945).

Syarat-syarat khusus untuk menjadi presiden dan wakil presiden dapat

kalian lihat dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden, Pasal 6 sebagai berikut:

1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah

menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

3) tidak pernah mengkhianati negara;

4) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

5) bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan RI;

6) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang

memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

7) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/

atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang

merugikan keuangan negara;

8) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

9) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

11) terdaftar sebagai pemilih;

12) memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan

kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pengahasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi;

13) memiliki daftar riwayat hidup;

14) belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama

dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

15) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan citacita

Proklamasi 17 Agustus 1945;

16) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;

17) berusia sekurang-kurangnya 35 tahun;

18) berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat; bukan

bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi

massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G. 30. S/

PKI;

19) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diatur Pasal 19 ayat 1 UUD

1945. yang menyatakan “anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih

melalui pemilihan umum.” Untuk melaksanakan Pasal 19 ayat 2 UUD

1945, maka lahirlah UU NO 22 Tahun 2003 tentang susunan dan

kedudukan MPR. DPR, DPD, dan DPRD. Di mana dalam undangundang

tersebut disebutkan mengenai jumlah anggota DPR ditetapkan

sebanyak 550 orang yang berasal dari anggota partai politik paserta

pemilihan umum.

Dalam menjalankan tugasnya DPR mempunyai tiga fungsi sesuai

dengan Pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Ketiga fungsi DPR tersebut adalah:

1) Fungsi Legislasi, yaitu DPR mempunyai wewenang untuk membuat

Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden. Usulan Rancangan

Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden, dapat pula berdasarkan

hak inisiatif DPR.

2) Fungsi Anggaran (budget), yaitu kewenangan DPR untuk menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan

oleh pemerintah (Presiden).

3) Fungsi Pengawasan (kontrol), yaitu DPR mempunyai fungsi untuk

menjalankan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan

pemerintahan. Pengawasan DPR terhadap pemerintah dapat berupa

pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran

pendapatan dan Belanja negara maupun kebijakan pemerintah lainnya

berdasarkan UUD 1945.

Dalam menjalankan fungsinya DPR dibekali dengan beberapa hak

seperti hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat,

hak mengajukan pertanyaan maupun hak imunitas.

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR, dipilih

melalui pemilihan umum dari setiap propinsi.DPD dibentuk untuk

mengakomodasi kepentingan masyarakat sesuai dengan daerahnya

masing-:lasing. Oleh sebab itu anggota DPD merupakan wakil-wakil dari

propinsi fan berdomisili di daerah pemilihannya masing-masing. Apabila

bersihang maka mereka bertempat tinggal di ibukota negara RI.

Adapun kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, adalah:

1) mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daearah, pembentukan

dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah;

2) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah;

3) memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan

undangundang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan pajak, pendidikan, dan agama;

4) melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

mengenai otonomi daearah, pembentukan, pemekaran, dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan

APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan basil

pengawasan itu kepada DPR.

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas

dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan. Kedudukan BPK yang bebas dan mandiri

berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, karena apabila

tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin dapat melakukan

kewajibannya dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya BPK

berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang,

badan/instansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang. Badan ini bertugas untuk mengawasi

kebijakan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintab,

dan basil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD

sesuai dengan kewenangannya.

BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan disetiap

provinsi. Keanggotaan BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan

pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden.

f. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung memegang kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan

untuk mengadili pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dalam

menjalankan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam

lingkungan peradilan, yaitu :

1) Peradilan umum

2) Peradilan Agama

3) Peradilan Militer

4). Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh

sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya MA tidak boleh dipengaruhi oleh

kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk :

1) mengadili suatu perkara tingkat kasasi (tingkat banding yang terakhir);

2) memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili;

3) peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan tetap;

4) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang.

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim konstitusi,

dimana tiga anggota diajukan oleh MA, tiga orang diajukan oleh DPR in

tiga anggota diajukan oleh Presiden. Adapun syarat-syarat untuk menjadi

hakim konstitusi adalah:

1) warga negara Indonesia;

2) berpendidikan sarjana hukum;

3) berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan; 4)

tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman lima tahun atau

lebih;

5) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 6)

mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya

10 tahun:

7) membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim

konstitusi.

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 24C ayat 1 dan 2

sebutkan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi,

yaitu:

1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undangundang

terhadap UUD;

2. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD;

3. memutuskan pembubaran partai politik;

4. memutuskan perselisihan tentang hasil pemiliham umum;

5. memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

h. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh presiden

dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai

pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas

dan kepribadian yang tidak tercela. Komisi Yudisial mempunyai wewenang

sebagai berikut:

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung;

b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan

perilaku hukum.

i. Pemerintah Daerah

Lembaga eksekutif di tingkat pusat adalah Pemerintah Pusat, =e

arigkan lembaga eksekutif di tingkat daerah adalah Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah terdiri kepada daerah beserta perangkat aaerahnva.

Kepala daerah provinsi ialah gubernur, sedangkan tingkat kabupaten atau

kota dipimpin oleh bupati atau walikota.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, yang diperbarui dengan UU No.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur adalah Kepala

daerah Provinsi, yang karena jabatannya juga sebagai wakil pemerintah

pusat. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai

Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi.

Demikian pula Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/

Walikota dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bertanggung

jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,

DPR, DPD, dan DPRD, dinyatakan bahwa DPRD terdiri atas DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. DPRD Provinsi merupakan

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga

pemerintahan daerah provinsi. Sedangkan DPRD Kabupaten/ Kota

merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Keberadaan DPRD untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai

dengan pembentukan dan susunan daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah. Fungsi DPRD pada prinsipnya sama dengan fungsi DPR, yaitu

fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

I. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi yang bertugas dan

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam melaksanakan tugasnya

KPU menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden

dan DPR.

Struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/

Kota adalah pelaksana pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang

merupakan bagian dari KPU.

Berdasarkan UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR,

DPD, dan DPRD, pasal 25 menyatakan tugas dan wewenang KPU yaitu:

1) merencanakan penyelenggaraan pemilu;

2) menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan

pemilu;

3) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan pemilu;

4) menetapkan peserta pemilu;

5) menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

6) menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan

pemungutan suara;

7) menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

8) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu;

9) melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang

Sekian dulu yateman2 yang dapat saya berikan kepada kalian!!semoga bermanfaat bagi kita semua!!Amiiin. dan jangan lupa kembali lagi ya ???.................